SURABAYA, Beritanewsnasional.com -Jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim kembali menjadi salah satu sampling dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan Kemenkumham oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun anggaran 2023. Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono menegaskan bahwa jajarannya menekankan akuntabilitas kinerja untuk menyumbangkan nilai positif bagi Kemenkumham.
Baca Juga: DPD Feradi WPI Jatim Setahun Mengabdi, Seumur Hidup Menginspirasi Keadilan
Tentunya kami berharap capaian kami bisa menyumbangkan kontribusi positif, sehingga laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023 kembali mendapat hasil yang memuaskan dengan predikat WTP, ujar Heni saat memberikan sambutan dalam acara entry meeting dengan para auditor BPK siang ini (19/2).
Menurut Heni, dalam pelaksanaan pemeriksaan kali ini dibutuhkan kerja sama dan komunikasi yang baik antara jajarannya dengan para Tim Pemeriksa dari BPK.
Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh jajaran untuk mendukung kegiatan ini dengan baik, yaitu dengan memberikan informasi yang akurat bagi tim pemeriksa, pesan Heni.
Karena informasi itu nantinya adalah bukti sebagai dasar untuk membuat kesimpulan dalam pemeriksaan. Lebih luas lagi, informasi dan data yang diberikan nantinya akan digunakan sebagai prediksi opini atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 oleh BPK.
Selamat bekerja kepada Tim Pemeriksa BPK, kami berharap agar pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 di wilayah Jawa Timur ini dapat berjalan lancar, harapnya.
Sementara itu, Wakil Penanggungjawab III BPK RI, Iwan Gunawan mengatakan bahwa pihaknya berharap ada diskusi yang terbuka selama proses pemeriksaan.
Agar proses pemeriksaan yang kami laksanakan bisa berjalan dengan lancar, tuturnya.
Baca Juga: Artis Cilik Driyorejo Gresik, Chalif dan Ling Ling, Curi Perhatian di Surabaya
Melihat sejarah selama 14 tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa sinergitas antara BPK dan Kemenkumham berjalan dengan sangat baik.
Hal ini dibuktikan dengan predikat 14 kali WTP yang telah diperoleh oleh Kemenkumham, terangnya.
Akan melakukan sampling di empat satker yaitu Kanwil Kemenkumham Jatim, Rutan Surabaya, Lapas Pasuruan dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk ditambah satker yang lain untuk dijadikan sampling.
"Kami mohon izin untuk delapan hari ke depan akan melakukan pengambilan data dan informasi yang diperlukan di satker-satker yang telah ditentukan sebelumnya, jelasnya.
Baca Juga: “Aliansi Madura Indonesia Turun ke Jalan, Soroti Gagalnya Proyek Tebing di Bojonegoro”
Pada kegiatan yang dipusatkan di Aula Raden Wijaya digelar secara hybrid. Hadir langsung Ketua Sub Tim I, Firdia Ifana beserta Tim Pemeriksa. Selain itu, Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho Dewanto dan Sekretaris Ditjen Imigrasi Eko Budianto serta para Pimpinan Tinggi Pratama di Kantor Wilayah Jawa Timur.
Red
Editor : Redaksi
